DIKSIKU.com, Kutai Timur – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menilai Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan bencana yang diusulkan Pemkab Kutim, penting untuk dijadikan sebuah payung hukum.
Hal itu kata dia sebagai bentuk antisipasi dari segala kemungkinan bencana, mengingat lahan dan hutan di daerah Kutim terbilang cukup luas, sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) rawan terjadi.
“Sudah saatnya aturan tersebut dibentuk menjadi sebuah raperda dan bisa menjawab keresahan masyarakat. Mengingat akhir-akhir ini Kutim memang sering dilanda kebakaran lahan,” kata Jimmi kepada awak media beberapa waktu lalu.
Sejauh ini, lanjut dia, penanggulangan bahaya kebakaran masih kurang dan tidak efektif. Meski secara teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat juga sangat diperlukan.
“Diharapkan bisa efektif dalam pelaksanaanya. Bisa juga masyarakat yang terdampak mendapat kompensasi atau uang ganti rugi untuk menjalani keberlangsungan hidup di tengah-tengah musibah,” jelasnya.
Jimmy juga menjelaskan, sejauh ini keterbatasan armada pemadam kebakaran juga masih minim. “Karena wilayah Kutim sangat luas. Belum lagi aksesnya sulit dilewati, jadi tentu menjadi sebuah hambatan dalam penanggulangan bencana,” imbuhnya.
Dirinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kelengkapan maupun peralatan yang menjadi kebutuhan penanggulangan bencana di wilayah Kutai Timur. Dirinya juga mendorong agar pemerintah tidak tutup mata demi kepentingan masyarakat. (adv)
