Reses DPRD Kutim, Infrastruktur dan Pertanian Medominasi Usulan Warga

- Editor

Rabu, 24 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Arang Jau. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Arang Jau. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kutim di setiap daerah pemilihan (dapil) telah berhasil menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Masalah infrastruktur menjadi isu utama yang sering diangkat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutim, Arang Jau, menyampaikan bahwa selama reses, banyak usulan terkait perbaikan infrastruktur, termasuk permintaan untuk pembuatan jalan setapak.

“Kami menerima banyak permintaan untuk pembangunan jalan kebun. Namun, sebagian besar lahan yang diusulkan bukanlah lahan KBNK, melainkan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK),” jelas Arang, Rabu (24/7/2024).

Arang menjelaskan bahwa permintaan tersebut sulit untuk dipenuhi karena lahan yang dimaksud termasuk dalam kawasan KBK.

“Kami tidak bisa melakukan pekerjaan di lahan KBK. Namun, jika lahan tersebut termasuk Kawasan Budidaya Nasional (KBNH), kami bisa mempertimbangkan untuk membantu dengan menggunakan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) kami,” ujarnya.

Selain isu infrastruktur, masyarakat juga mengajukan berbagai usulan terkait sektor pertanian.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Harap Pejabat Baru Pemkab Beri Dampak Positif ke Pelayanan

“Beberapa usulan mencakup permintaan untuk pupuk, pestisida, alat perontok padi, serta bibit sapi dan buah-buahan. Kami akan menyesuaikan pokir kami dengan prioritas kebutuhan masyarakat,” tambah Arang.

Hasil dari reses tersebut akan dimasukkan ke dalam anggaran pokir masing-masing anggota dewan sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

“Apa yang kami dapatkan dari reses, akan kami integrasikan ke dalam anggaran pokir untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi,” tandasnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA