DIKSIKU.com, Bontang – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru-baru ini mengumumkan rencana kontroversial untuk menghapus jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.
Kebijakan yang dijadwalkan berlaku pada tahun ajaran 2024/2025 ini telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.
Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap langkah tersebut. Menurutnya, penghapusan jurusan-jurusan ini justru bisa menjadi kemunduran bagi siswa dalam memahami materi penting di sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa jurusan-jurusan seperti IPA memiliki peran penting dalam pembelajaran dasar yang krusial, seperti pemahaman mengenai organ tubuh dalam mata pelajaran biologi.
“Jurusan IPA sangat penting untuk pengenalan dasar ilmu pengetahuan, terutama biologi yang mengajarkan tentang organ tubuh manusia. Jika jurusan-jurusan ini dihapus, saya khawatir kualitas pendidikan akan menurun,” tegas Agus Haris pada Rabu (24/7/2024).
Ia juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap guru, yang kemungkinan besar akan menghadapi perubahan signifikan dalam porsi dan kebutuhan jam mengajar mereka.
Perubahan ini tidak hanya berdampak pada guru dan siswa, tetapi juga pada pola pengajaran di sekolah yang harus beradaptasi dengan pendekatan baru, seperti pemetaan kebutuhan siswa dan asesmen bakat serta minat.
Meskipun kebijakan penghapusan jurusan ini bertujuan untuk memberikan siswa lebih banyak fleksibilitas dalam mengeksplorasi bakat dan minat mereka serta mempersiapkan mereka untuk studi atau karier di masa depan, kritik dari berbagai pihak menunjukkan bahwa kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran.
Agus Haris menekankan pentingnya sosialisasi yang tepat dan jelas bagi siswa, pendidik, dan orang tua untuk menghindari kebingungan lebih lanjut. Ia mengingatkan bahwa tanpa persiapan yang matang, kebijakan ini berpotensi menciptakan masalah yang lebih kompleks di dunia pendidikan.
“Saya berharap Kemendikbudristek membuka dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” pungkasnya. (adv)
Penulis : AS
Editor : Idhul Abdullah
