Krisis Progres Bandara Kutim, Dewan Desak Pemerintah Bertindak Cepat

- Editor

Kamis, 1 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T Silambi. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T Silambi. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur –  Isu pembangunan bandara di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan hangat di kalangan politisi setempat. Meski proyek ini diharapkan bisa terealisasi paling lambat tahun 2025, hingga kini, progress pembangunan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Anggota Komisi C DPRD Kutim, Yusuf T Silambi, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah kesulitan dalam memperoleh perizinan.

“Bandara di Kutim seharusnya sudah dalam tahap pembangunan dengan target penyelesaian pada tahun 2025. Kami percaya pembangunan ini harus menggunakan APBD sendiri, bukan bergantung pada PT KPC. Dengan cara ini, kita bisa mengelola bandara secara mandiri tanpa gangguan pihak ketiga,” ujar Yusuf dalam wawancara terbaru.

Yusuf juga mengusulkan agar pembangunan bandara dilakukan dengan skema multi-years atau tahun jamak untuk memastikan kelancaran proyek.

“Meskipun KPC sudah memberikan ruang kerja sama untuk landasan pesawat, kami tetap menyarankan pemerintah untuk mencari lokasi baru yang lebih optimal untuk bandara,” tambahnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kutim, Jimmi, juga menekankan pentingnya pembangunan bandara sebagai bagian dari strategi peningkatan pembangunan daerah.

Ia menggarisbawahi bahwa kehadiran bandara tidak hanya akan mempercepat akses ke lokasi yang terpencil, tetapi juga akan berperan sebagai pintu gerbang untuk kegiatan ekonomi lokal dan internasional.

Baca Juga :  Bersiap-Siap, Penjabat Gubernur Kaltim Akan Lantik Anggota DPRD Kutim Terpilih

“Bandara akan menjadi elemen krusial dalam pengembangan ekonomi, mempengaruhi pola mobilitas, dan memperkuat hubungan sosial. Dampak positifnya akan sangat besar, melampaui fungsi transportasi udara semata,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Jimmi mendesak pemerintah segera mencari solusi untuk mempercepat pembangunan bandara. “Masyarakat sangat membutuhkan transportasi yang lebih cepat dan efisien. Kami berharap proyek ini bisa segera diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Dengan dorongan dari politisi, diharapkan proyek bandara di Kutim bisa segera mendapatkan solusi dan mengalami kemajuan yang berarti, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA