Krisis Progres Bandara Kutim, Dewan Desak Pemerintah Bertindak Cepat

- Editor

Kamis, 1 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T Silambi. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T Silambi. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur –  Isu pembangunan bandara di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan hangat di kalangan politisi setempat. Meski proyek ini diharapkan bisa terealisasi paling lambat tahun 2025, hingga kini, progress pembangunan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Anggota Komisi C DPRD Kutim, Yusuf T Silambi, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah kesulitan dalam memperoleh perizinan.

“Bandara di Kutim seharusnya sudah dalam tahap pembangunan dengan target penyelesaian pada tahun 2025. Kami percaya pembangunan ini harus menggunakan APBD sendiri, bukan bergantung pada PT KPC. Dengan cara ini, kita bisa mengelola bandara secara mandiri tanpa gangguan pihak ketiga,” ujar Yusuf dalam wawancara terbaru.

Baca Juga :  Dewan Kutim Tekankan Perusahaan Patuhi Perda, Berdayakan 80 Persen Warga Lokal

Yusuf juga mengusulkan agar pembangunan bandara dilakukan dengan skema multi-years atau tahun jamak untuk memastikan kelancaran proyek.

“Meskipun KPC sudah memberikan ruang kerja sama untuk landasan pesawat, kami tetap menyarankan pemerintah untuk mencari lokasi baru yang lebih optimal untuk bandara,” tambahnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kutim, Jimmi, juga menekankan pentingnya pembangunan bandara sebagai bagian dari strategi peningkatan pembangunan daerah.

Ia menggarisbawahi bahwa kehadiran bandara tidak hanya akan mempercepat akses ke lokasi yang terpencil, tetapi juga akan berperan sebagai pintu gerbang untuk kegiatan ekonomi lokal dan internasional.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Tuntut Pemkab Selesaikan Keluhan Listrik dan Air Bersih di Tepian Langsat

“Bandara akan menjadi elemen krusial dalam pengembangan ekonomi, mempengaruhi pola mobilitas, dan memperkuat hubungan sosial. Dampak positifnya akan sangat besar, melampaui fungsi transportasi udara semata,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Jimmi mendesak pemerintah segera mencari solusi untuk mempercepat pembangunan bandara. “Masyarakat sangat membutuhkan transportasi yang lebih cepat dan efisien. Kami berharap proyek ini bisa segera diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Dengan dorongan dari politisi, diharapkan proyek bandara di Kutim bisa segera mendapatkan solusi dan mengalami kemajuan yang berarti, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru