Pemerintah Kecamatan Bontoala Serukan Rekonsiliasi dan Tingkatkan Partisipasi Warga Pasca Pilkada

- Editor

Minggu, 1 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kecamatan Bontoala Serukan Rekonsiliasi dan Tingkatkan Partisipasi Warga Pasca Pilkada. (ist)

i

Pemerintah Kecamatan Bontoala Serukan Rekonsiliasi dan Tingkatkan Partisipasi Warga Pasca Pilkada. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Setelah berakhirnya pesta demokrasi pada 27 November 2024 lalu, Camat Bontoala Kota Makassar, Andi Akhmad Muhajir Arif, mengajak seluruh warganya untuk kembali bersatu dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.

Menurutnya, momentum Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi, tetapi silaturahmi dan persaudaraan tetap menjadi prioritas utama.

“Perbedaan pilihan adalah hal biasa. Yang terpenting, kita tetap saling menghormati dan menjaga persatuan,” ujar Muhajir pada Minggu (1/12/2024).

Muhajir juga menyoroti tantangan utama dalam Pilkada kali ini, yaitu rendahnya partisipasi warga dalam memberikan suara. Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan dengan melibatkan RT/RW, LPM, serta tokoh masyarakat, jumlah pemilih yang hadir di TPS masih belum memenuhi harapan.

“Kami terus mendorong kesadaran warga untuk menggunakan hak pilihnya, karena ini adalah wujud tanggung jawab sebagai warga negara,” tegasnya.

Baca Juga :  Arang Jau Komitmen Terus Berjuang Untuk Masyarakat Kutim Hingga Akhir Masa Jabatan

Di sisi lain, Lurah Malimongan Baru, Sudirman, menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung.

“Kami ingin memastikan wilayah kami tetap kondusif sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil,” ungkap Sudirman.

Dengan semangat rekonsiliasi dan harapan peningkatan partisipasi, pemerintah kecamatan Bontoala berharap suasana demokrasi ini dapat memperkuat hubungan sosial di masyarakat serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA