LAKSI: Usut Tuntas Aksi Anarkis dan Pembakaran Kendaraan di DPR

- Editor

Rabu, 27 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DIKSIKU.com,Jakarta – Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) mengecam keras tindakan anarkis yang terjadi dalam aksi demonstrasi di DPR, Senin (25/8). Aksi yang semula untuk menyuarakan aspirasi rakyat justru berubah menjadi ricuh dengan perusakan fasilitas publik, tindak kekerasan terhadap aparat, hingga pembakaran motor dan mobil.

Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat memang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998, namun kebebasan tersebut tidak boleh dilakukan secara anarkis.

“Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan dengan tertib, damai, dan beradab. Aksi anarkis justru mencederai perjuangan rakyat itu sendiri dan merugikan masyarakat luas,” tegas Azmi.

Kerugian Ditanggung Rakyat

Kericuhan yang terjadi menyebabkan sejumlah fasilitas umum di Jakarta mengalami kerusakan parah. Perbaikan fasilitas tersebut tentu menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat.

“Pemerintah daerah DKI Jakarta jelas dirugikan. Pada akhirnya masyarakat juga yang menanggung beban akibat perusakan fasilitas publik tersebut,” tambahnya.

Baca Juga :  Kasasi Ferdy Sambo Dikabulkan MA, Hukuman Mati Berubah Penjara Seumur Hidup

Tuntut Proses Hukum Tegas

LAKSI menilai kerusuhan di DPR telah disusupi kelompok anarkis yang sengaja menunggangi gerakan massa. Oleh karena itu, LAKSI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku perusakan dan pembakaran kendaraan dalam aksi tersebut.

“Kami mendukung aparat agar menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kami juga mengapresiasi aparat keamanan yang tetap profesional dan tidak terpancing provokasi,” tutup Azmi.

Loading

Penulis : Wahyunang

Editor : Redaksi

Sumber Berita : *Azmi Hidzaqi* *Kordinator LAKSI* Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia

Berita Terkait

Pemerintah Batasi Guru Non-ASN: Tidak Terdaftar Dapodik 2024, Siap-Siap Tersingkir
Prabowo Rombak Lagi Kabinet, Enam Pejabat Baru Dilantik
MBG Dikritik? Sekolah Diberi Hak Ajukan Protes Hingga 3 Kali, Kata Zulhas
Dadan Hindayana Tegaskan Isu 19.000 Sapi Untuk MBG Cuma Pengandaian
Perbandingan dengan MBG, DPR Yakin Negara Mampu Biayai BPJS
Sistem War Ticket Haji Dipertanyakan, DPR: Bisa Untungkan Orang Kaya
Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Iran Bongkar Alasan Sebenarnya
JK Dilaporkan ke Polisi Usai Ceramah di UGM, Pernyataan ‘Syahid’ Jadi Sorotan

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 13:54 WITA

Prabowo Rombak Lagi Kabinet, Enam Pejabat Baru Dilantik

Jumat, 24 April 2026 - 11:48 WITA

MBG Dikritik? Sekolah Diberi Hak Ajukan Protes Hingga 3 Kali, Kata Zulhas

Kamis, 23 April 2026 - 18:27 WITA

Dadan Hindayana Tegaskan Isu 19.000 Sapi Untuk MBG Cuma Pengandaian

Sabtu, 18 April 2026 - 15:55 WITA

Perbandingan dengan MBG, DPR Yakin Negara Mampu Biayai BPJS

Selasa, 14 April 2026 - 16:53 WITA

Sistem War Ticket Haji Dipertanyakan, DPR: Bisa Untungkan Orang Kaya

Selasa, 14 April 2026 - 14:33 WITA

Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Iran Bongkar Alasan Sebenarnya

Senin, 13 April 2026 - 16:30 WITA

JK Dilaporkan ke Polisi Usai Ceramah di UGM, Pernyataan ‘Syahid’ Jadi Sorotan

Jumat, 10 April 2026 - 22:32 WITA

Kebijakan WFH Diterapkan, Aktivitas ASN Beralih ke Rumah

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA