DIKSIKU.com, Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kuti) Ardiansyah Sulaiman berjanji akan mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah Kutim. Dari itu, kedepannya akan melakukan evaluasi, mulai dari perencanaan hingga penganggaran belanja daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna ke-28 DPRD Kutim dengan agenda penyampaian tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Senin (24/6/204).
Seperti diberitakan, Fraksi Nasdem pada rapat paripurna DPRD Kutim ke-27 beberapa waktu lalu menyoroti sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2023 yang mencapai Rp 1,7 Triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa ke depannya akan melakukan evaluasi guna mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah.
“Pemerintah daerah tidak henti-hentinya untuk melakukan upaya agar semuanya dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
Fraksi Nasdem beberapa waktu lalu dalam pandangan umumnya yang dibacakan Abaldus Badu, menyampaikan realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer mencapai Rp 7,54 triliun atau 84 persen dari anggaran sebesar Rp 8,96 triliun.
“Meski berada di bawah pagu yang ditetapkan, ini menunjukkan pengelolaan belanja yang masih perlu disempurnakan,” kataAbaldus.
Dalam aspek pembiayaan, lanjut dia, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 masing-masing terealisasi sebesar 100 persen, yaitu Rp 1,57 triliun dan Rp 46,5 miliar.
“Hal ini menandakan ketepatan perencanaan dalam pembiayaan, namun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menyoroti saldo kas akhir tahun sebesar Rp 1,77 triliun. Rinciannya saldo kas daerah sebesar Rp 1,72 triliun, kas pada Bendahara Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp 42,85 miliar, kas pada Bendahara BOSNAS sebesar Rp37,22 juta, dan kas pada bendahara penerimaan sebesar Rp2,46 juta.
“Saldo kas yang masih tinggi ini menunjukkan ada kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target, sehingga perlu ada kajian ulang dalam perencanaan,” tegas Abaldus. (adv)
Penulis : NS
Editor : Idhul Abdullah
