DPRD Bontang Siap Tindak Sekolah yang Ambil Untung Dari Seragam Gratis

- Editor

Rabu, 2 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Di tengah semangat Pemerintah Kota Bontang menghadirkan pendidikan yang inklusif dan bebas biaya tambahan, muncul kekhawatiran akan adanya praktik penjualan seragam oleh pihak sekolah kepada peserta didik baru. Kekhawatiran ini langsung ditanggapi serius oleh anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam menghadapi potensi penyimpangan tersebut. Pihaknya menilai tindakan menjual seragam di saat pemerintah tengah menggelontorkan bantuan seragam, tas, dan sepatu secara gratis, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap niat baik negara.

“Kalau masih ada sekolah yang berani menjual seragam ke murid baru, itu artinya mereka memunggungi kebijakan pemerintah yang ingin meringankan beban orang tua,” ujar Arfian, Rabu (2/7/2025).

Arfian menyebutkan, bantuan perlengkapan sekolah itu bukan wacana kosong. Anggarannya sudah masuk dalam APBD dan proses produksi tengah berjalan. Target distribusinya pun jelas, yakni sebelum pertengahan semester pertama tahun ajaran baru, seluruh siswa baru akan menerima paket perlengkapan secara lengkap.

Lebih lanjut, Arfian menekankan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengesah anggaran, tapi juga sebagai pengawas pelaksanaan di lapangan. Ia bahkan mendorong masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk tak ragu melapor jika menemukan indikasi pungutan terselubung.

Baca Juga :  Lang-Lang Dinilai Ladang PAD, DPRD Bontang Desak Payung Hukum Baru

“Kalau sekolah negeri masih saja mencari-cari alasan untuk menjual seragam, itu mencerminkan masalah dalam tata kelolanya. Dan itu harus segera dibenahi,” tegasnya.

Komisi A, kata Arfian, siap turun langsung melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah jika memang diperlukan. Menurutnya, ini bukan sekadar soal kebijakan teknis, tapi menyangkut keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah.

“Jangan biarkan program pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil ternoda oleh kepentingan sempit segelintir oknum,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA