DIKSIKU.com, Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan dua rapat paripurna penting di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta Utara pada Senin (12/8/2024) malam.
Rapat pertama, Paripurna Ke-33, difokuskan pada penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutim dan DPRD Kutim terkait Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2024.
Rapat kedua, Paripurna Ke-34, membahas penyampaian nota penjelasan pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Rangkaian rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, yang didampingi Wakil Ketua I, Asti Mazar, dan Wakil Ketua II, Arfan. Selain itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, serta 33 anggota dewan lainnya juga turut hadir bersama jajaran Forkopimda dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Joni menekankan pentingnya perubahan KUA dan PPAS yang akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas.
Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut mencakup proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta sumber pembiayaan yang direncanakan secara cermat berdasarkan asumsi yang realistis.
“Tentunya, dalam proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS, terdapat perbedaan pandangan dan pendapat, namun semua perbedaan tersebut telah berhasil diselaraskan. Ini menunjukkan semangat bersama untuk mencari solusi terbaik demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Joni.
Lebih lanjut, Joni menambahkan bahwa perubahan KUA dan PPAS disusun dengan prinsip kehati-hatian dan fokus pada upaya meningkatkan efektivitas perubahan APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Tahapan selanjutnya setelah pembahasan ini adalah penyusunan Raperda terkait perubahan APBD, yang akan dilakukan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Joni berharap agar dalam proses penyusunan tersebut, semua pihak dapat memberikan koreksi dan masukan yang konstruktif guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Dengan perubahan ini, kami berharap dapat terus mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk Kutai Timur,” pungkasnya. (adv)
Penulis : NS
Editor : Idhul Abdullah
