Siang Geah Dorong Pembentukan Desa Baru Untuk Pemerataan Layanan Kesehatan di Kutim

- Editor

Sabtu, 1 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Siang Geah. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Siang Geah. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Siang Geah, menekankan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kutai Timur. Salah satu langkah yang diusulkannya adalah pemekaran dan pembentukan desa-desa baru untuk memastikan layanan publik lebih mudah diakses oleh warga.

Menurut Siang Geah, penambahan desa bukanlah untuk memberikan keistimewaan pada daerah tertentu, melainkan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat.

“Dengan adanya desa-desa baru, warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan administrasi atau kesehatan,” ujarnya saat diwawancarai oleh media baru-baru ini.

Ia mengungkapkan bahwa seringkali warga harus melakukan perjalanan jauh hanya untuk mengurus administrasi dasar, dan dengan adanya desa baru, akses terhadap layanan akan menjadi lebih dekat dan mudah.

“Tujuan utama adalah mendekatkan semua layanan kepada masyarakat yang selama ini sulit dijangkau,” tambah Siang Geah.

Meskipun demikian, Siang Geah menyadari bahwa pembentukan desa baru memerlukan syarat-syarat tertentu, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mempercepat proses pemekaran desa.

Baca Juga :  Raperda PDAM Tirta Taman Dibahas, Nursalam Soroti Dua Poin Penting Ini

“Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan hak-hak warga secara adil, sama seperti yang dinikmati oleh penduduk di wilayah perkotaan,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Siang Geah juga berharap agar pembangunan di Kutai Timur terus meningkat, mencakup aspek-aspek penting seperti infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan pelayanan kesehatan.

“Kami ingin memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA