Hari Antikorupsi 2024, Danny Pomanto Ajak OPD dan Perusda Perbaiki Tata Kelola

- Editor

Rabu, 11 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hari Antikorupsi 2024: Danny Pomanto Ajak OPD dan Perusda Perbaiki Tata Kelola. (ist)

i

Hari Antikorupsi 2024: Danny Pomanto Ajak OPD dan Perusda Perbaiki Tata Kelola. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) untuk melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencegah dugaan korupsi.

Momentum ini, menurutnya, adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir.

“Hari Antikorupsi adalah pengingat untuk melihat kembali perjalanan kita sebagai pelayan masyarakat. Dalam setahun terakhir, ada banyak dinamika yang terjadi, baik dari individu, kelompok, maupun sistem,” ujar Danny pada Rabu (11/12/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Danny menekankan bahwa setiap pelaksanaan belanja maupun pendapatan daerah harus sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk perintah perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah (RPJMD dan RPJPD).

Baca Juga :  DPRD Kutim Bakal Laporkan PT BMA Jika Langgar HGU

Sebagai pemimpin yang telah menjabat selama dua periode, Danny menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi melalui berbagai kebijakan yang mengedepankan transparansi.

Pada periode pertamanya, ia mengusung visi “Bebas dari Korupsi” yang kemudian ditingkatkan menjadi “Bebas Indikasi Korupsi” pada periode kedua.

Komitmen ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bebas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hasil pemeriksaan kinerja Inspektorat yang bersih.

Menurut Danny, transparansi adalah kunci dalam membangun pemerintahan yang kuat. “Ketika transparansi menjadi budaya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita langsung meningkat. Ini adalah bukti bahwa keterbukaan membawa dampak positif yang nyata,” jelasnya.

Baca Juga :  Pimpin Rapat Paripurna ke-21, Ketua DPRD Kutim Tekankan Peningkatan Pengawasan Penggunaan Anggaran

Ia juga menyoroti pentingnya mengedepankan prinsip good governance dan open government sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang modern.

Danny mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menjadikan Hari Antikorupsi Sedunia sebagai momentum merefleksikan langkah-langkah yang telah diambil demi memperkuat integritas dan pelayanan publik di Makassar.

“Mari kita bersama-sama menjaga Makassar tetap kuat dengan bekerja jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tutupnya. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA