Kesenjangan Pendidikan, Ketua DPRD Kutim Desak Pemerintah Fokus di Wilayah Pedalaman

- Editor

Kamis, 27 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, kembali menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Menurutnya, perhatian lebih dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan pemerataan pembangunan pendidikan.

“Fasilitas pendidikan di kota mungkin sudah memadai dengan bangunan permanen. Namun, di daerah pelosok, banyak yang masih bergantung pada bangunan kayu. Ini adalah ketimpangan yang harus segera diatasi,” ungkap Joni dalam pernyataan terbaru.

Joni mengungkapkan keprihatinannya terhadap perlunya penanganan serius untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang belum juga tuntas. Ia menegaskan pentingnya memberikan fasilitas pendidikan yang layak kepada siswa di daerah terpencil, setara dengan yang ada di kota, meskipun hal ini mungkin memerlukan waktu.

“Anak-anak di pelosok juga berhak merasakan lingkungan belajar yang nyaman dan fasilitas yang memadai, untuk mendukung pendidikan mereka. Kami berharap pemerintah daerah bisa mempercepat realisasi ini,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ia juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir terkait alokasi anggaran pendidikan. Namun, Joni mencatat bahwa perhatian selama ini lebih terfokus pada sekolah-sekolah di Kota Sangatta.

Baca Juga :  Danny Pomanto Dorong Revisi Tata Ruang untuk Atasi Banjir di Makassar

“Harapan kami adalah agar anggaran pendidikan ke depan bisa lebih terfokus pada kebutuhan di pelosok. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kutim mendapatkan fasilitas yang memadai,” tambah Joni.

Dengan seruan ini, Joni berharap pemerintah daerah dapat segera mengalokasikan anggaran pendidikan secara adil, dan memberikan perhatian yang lebih pada wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA