Ketua DPRD Kutim Desak Dinas Pendidikan Tingkatkan Sosialisasi Beasiswa

- Editor

Minggu, 2 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, mengkritik minimnya sosialisasi beasiswa kepada masyarakat, dan menekankan perlunya Dinas Pendidikan untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Menurut Joni, beasiswa adalah program kunci dari pemerintah daerah dan provinsi yang seharusnya menjangkau masyarakat dan pelajar secara merata.

“Beasiswa adalah salah satu program unggulan yang mendapat apresiasi luas karena membantu biaya pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM di Kutim,” jelas Joni dalam pernyataannya kepada media baru-baru ini.

Joni mengungkapkan bahwa informasi tentang beasiswa harusnya mencapai setiap sudut daerah, termasuk pelosok. Namun, dia menilai hal tersebut sulit tercapai tanpa sosialisasi yang rutin dan efektif.

“Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, harus memiliki langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyoroti bahwa masyarakat di daerah terpencil sering kali kesulitan mendapatkan informasi, baik melalui media sosial maupun jaringan internet yang terbatas.

Baca Juga :  Pemulihan Pasca Banjir di Kelurahan Katimbang, Lurah Alfian Mudhary Cek Kondisi Warga

“Dinas Pendidikan perlu meningkatkan frekuensi dan metode sosialisasi. Masyarakat di pelosok harus diberi informasi yang memadai tentang beasiswa,” tegas Joni.

Ia juga menambahkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencerdaskan bangsa, dan para pemangku kebijakan harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan, termasuk beasiswa.

“Jika sosialisasi beasiswa dilakukan secara maksimal, pendidikan di Kutai Timur akan terus berkembang. Sebaliknya, kurangnya sosialisasi akan menghambat kemajuan SDM,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA