Ratusan Siswa di Kutim Tidak Lolos Sekolah Negeri, Dewan Desak Pemkab Segera Tindaklanjuti

- Editor

Jumat, 19 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Leni Angriani. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Leni Angriani. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ratusan calon siswa di Kutai Timur (Kutim) dilaporkan gagal diterima di sekolah negeri, menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan perhatian dari anggota DPRD, Leni Angriani.

“Sekitar 200 siswa tidak lolos ke sekolah negeri, dan ini adalah masalah serius yang perlu penanganan segera,” ungkap Leni Angriani, yang menggarisbawahi betapa memprihatinkannya situasi ini.

Salah satu isu utama yang dihadapi orang tua adalah masalah beasiswa untuk anak-anak yang terpaksa harus masuk sekolah swasta. Dalam rapat bersama pemerintah, Leni memastikan soal beasiswa tersebut dengan pihak Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kutim.

“Pemerintah mengonfirmasi bahwa sekolah swasta juga bisa mendapatkan beasiswa,” tambah Leni, anggota dari Partai Berkarya.

Leni juga mengakui kekecewaan orang tua yang merasa anak mereka tidak mendapat dukungan yang memadai. Dia menegaskan bahwa DPRD Kutim akan terus mendorong agar semua siswa mendapatkan perlakuan yang setara, terlepas dari jenis sekolahnya.

“Kami sedang mendorong pemerintah untuk mendata siswa yang masuk ke sekolah swasta, dan memberikan beasiswa setara dengan siswa di sekolah negeri. Kami tidak menyalahkan Pemkab Kutim, karena peraturan tersebut berasal dari Pemprov Kaltim,” jelasnya.

Baca Juga :  Mediasi Buntu, DPRD Kutim Limpahkan Perselisihan PT AETL dan Eks Karyawannya ke PHI

Leni juga menekankan pentingnya mendukung pendidikan anak di masa depan, termasuk pemberian beasiswa untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan mereka.

“Masalah ini harus segera diatasi, karena berhubungan langsung dengan masa depan pendidikan di Kutai Timur,” tegas Leni Angriani. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA