Legislator Gerindra Dorong Transparansi Dalam Penyaluran Beasiswa di Kutim

- Editor

Rabu, 17 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, menyuarakan pentingnya transparansi dalam penyaluran beasiswa di wilayahnya. Menurutnya, transparansi ini akan memastikan penyaluran yang adil, tepat sasaran, dan efektif bagi para pelajar yang membutuhkan.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komunikasi yang baik antara Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim.

“Karena beasiswa berasal dari dua instansi tersebut, koordinasi yang baik di antara keduanya sangat penting,” kata Novel.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Novel juga menambahkan bahwa sinergi dengan perusahaan-perusahaan di Kutai Timur sangat diperlukan. “Termasuk dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Timur. Semuanya harus bersinergi demi beasiswa anak-anak pelajar,” ujarnya.

Salah satu langkah penting yang diusulkan Novel adalah penerapan mekanisme satu pintu dalam proses penyaluran beasiswa. Menurutnya, mekanisme ini akan membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana beasiswa.

Baca Juga :  Fraksi Golkar DPRD Kutim Desak Pembahasan Raperda APBD 2024 Disegerakan

“Mekanisme satu pintu yang diusulkan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penerima beasiswa dapat teridentifikasi dengan jelas. Hal ini akan menghindari tumpang tindih dan penyalahgunaan dana yang mungkin terjadi,” jelas Novel.

Selain itu, Novel menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari perusahaan-perusahaan di Kutai Timur dalam mendukung program beasiswa. “Perusahaan-perusahaan harus lebih aktif dalam mendukung program beasiswa ini. Dengan begitu, kita dapat memberikan peluang yang lebih merata bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Untuk mewujudkan transparansi dan efektivitas dalam penyaluran beasiswa, Novel mengusulkan pembentukan tim koordinasi khusus. Tim ini akan melibatkan perwakilan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perusahaan-perusahaan lokal.

“Dengan adanya tim koordinasi khusus, diharapkan penyaluran beasiswa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” katanya.

Novel menegaskan bahwa harapan terbaik selalu diinginkan untuk para pelajar dalam mendapatkan beasiswa yang adil dan transparan. “Harapan yang terbaik selalu kita inginkan untuk pelajar dalam mendapat beasiswa yang adil dan transparan,” tambahnya.

Baca Juga :  Pidato Kenegaraan Jokowi Warnai Rapat Paripurna DPRD Bontang: Menyongsong Era Baru

Dengan langkah-langkah ini, Novel Tyty Paembonan berharap dapat menciptakan sistem penyaluran beasiswa yang lebih baik di Kutai Timur. Penyaluran beasiswa yang adil dan transparan akan membantu meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak pelajar di wilayah tersebut, serta memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Pentingnya transparansi dalam penyaluran beasiswa tidak hanya akan menguntungkan para penerima, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan instansi terkait.

Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan program beasiswa di Kutai Timur dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pelajar. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA