Legislator Kutim Serukan Solusi Konkret Penuhi Akses Internet di Pelosok

- Editor

Kamis, 25 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Keterbatasan jaringan internet maupun wireless fidelity (Wi-Fi) di wilayah pelosok Kutai Timur (Kutim) terus menjadi perhatian serius anggota legislatif, Yan Ipui. Politikus Gerindra ini menekankan pentingnya solusi konkret dari pemerintah agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat menikmati fasilitas umum tersebut.

Dalam pernyataannya, Yan Ipui menggarisbawahi bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam mengatasi masalah ini. Menurutnya, banyak sistem kerja di lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini bergantung pada jaringan internet untuk berbagai keperluan masyarakat, termasuk pengurusan data kependudukan yang idealnya bisa dilakukan secara daring tanpa harus datang ke kantor dinas terkait.

“Diharapkan pemerintah segera memberikan solusi. Kita pahami bahwa kondisi saat ini tidak semua wilayah terjangkau dengan jaringan internet, terutama di daerah pelosok,” jelas Yan kepada awak media beberapa waktu lalu.

Yan juga menegaskan perlunya kerjasama yang lebih luas dalam mewujudkan hal ini. Dia mengusulkan agar pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutim, untuk mempercepat penyelesaian masalah keterbatasan internet di wilayah pelosok.

Menurutnya, Diskominfo bisa berperan besar dalam membantu mengatasi hambatan ini, sehingga masyarakat di pelosok dapat merasakan manfaat dari konektivitas digital.

Dalam konteks pendidikan, Yan menekankan betapa pentingnya akses internet bagi para pelajar. Di era digital seperti sekarang, banyak metode pembelajaran yang mengandalkan sistem online dan digital.

Yan menyoroti bahwa mutu dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada pemerataan akses internet, yang menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di berbagai sekolah.

“Tidak dimungkiri, anak-anak kita yang menempuh pendidikan di berbagai sekolah sangat membutuhkan internet. Sehingga harus segera dicarikan solusi, agar mereka juga dapat meningkatkan kualitasnya dengan dukungan digitalisasi yang modern,” tambahnya.

Baca Juga :  Prihatin Kondisi Pasar Tamrin, BW Desak Pemkot Bontang Beri Perhatian Lebih

Yan Ipui juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat akan akses internet. Keterbatasan ini bukan hanya menghambat pendidikan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya yang semakin bergantung pada teknologi digital.

Oleh karena itu, Yan mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata dan melibatkan berbagai pihak dalam mengatasi masalah ini.

Secara keseluruhan, Yan Ipui berharap bahwa dengan adanya perhatian dan tindakan konkret dari pemerintah, keterbatasan akses internet di wilayah pelosok Kutim bisa segera teratasi.

Ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya, sehingga masyarakat di pelosok dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dan konektivitas digital yang semakin pesat. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA