DIKSIKU.COM, Bone. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipromosikan sebagai solusi strategis membangun generasi sehat. Namun di Kabupaten Bone, publik patut bersikap kritis: apakah MBG benar-benar dirancang sebagai investasi jangka panjang, atau justru berpotensi menjadi ladang proyek dengan bungkus kepedulian?
Kita tidak menolak niat baik negara. Tetapi niat baik tanpa sistem yang kuat hanya akan melahirkan masalah baru. Bone memiliki wilayah luas, akses desa yang beragam, serta kapasitas pengawasan yang belum sepenuhnya optimal. Tanpa kesiapan distribusi dan kontrol mutu, MBG bisa berubah menjadi program yang terlihat besar, tetapi dampaknya dangkal.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah daerah:
Siapa mengelola? Siapa memasok? Siapa mengawasi?
Jika rantai pasok tidak melibatkan petani dan pelaku usaha lokal, maka MBG gagal menjadi penggerak ekonomi rakyat. Program ini seharusnya menyerap hasil pertanian Bone, menghidupkan nelayan pesisir, serta menggerakkan UMKM pangan. Jika justru dikuasai segelintir penyedia besar dari luar daerah, maka yang tumbuh bukan kemandirian, melainkan ketergantungan.
Lebih jauh lagi, aspek pengawasan anggaran tidak boleh dikesampingkan. Program berskala nasional dengan alokasi dana besar selalu memiliki celah penyimpangan jika kontrol publik lemah. Transparansi bukan sekadar laporan administratif, tetapi keterbukaan data yang bisa diakses dan diuji publik. Tanpa itu, MBG berisiko menjadi proyek rutin tahunan yang miskin evaluasi.
Isu kualitas juga tidak boleh diabaikan. Makanan bergizi bukan sekadar nasi dan lauk. Ia menyangkut standar gizi, keamanan pangan, dan konsistensi distribusi. Jika pengawasan longgar, anak-anak bisa menjadi korban eksperimen kebijakan yang tidak matang.
MBG di Bone seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola lintas sektor—pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga ekonomi lokal. Namun jika hanya berhenti pada seremoni, dokumentasi, dan klaim keberhasilan sepihak, maka program ini akan kehilangan legitimasi sosialnya.
Masyarakat Bone tidak membutuhkan program yang hanya ramai di media sosial. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah membuka data, melibatkan publik, dan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali pada kualitas gizi anak-anak.
MBG akan berhasil jika ia menjadi sistem yang transparan dan berpihak. Jika tidak, ia hanya akan menjadi catatan panjang dalam daftar program besar yang gagal menjawab akar persoalan.
Penulis : Wahyunang (Komisaris PT. Diksi Media Grup)
Penulis : Wahyunang
Editor : Redaksi Diksiku
