Pasar Tamrin Masih Sepi, DPRD Bontang Desak Penataan Kawasan Secara Total

- Editor

Minggu, 6 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Nursalam. (ist)

i

Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Nursalam. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Hiruk-pikuk Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) tak lagi seramai dulu. Di tengah berbagai upaya revitalisasi, wajah pasar modern ini masih terlihat lesu. Bukan karena produk tak tersedia, tetapi karena akses dan lingkungan sekitarnya masih jauh dari kata tertata.

Situasi ini menjadi sorotan serius dari Anggota Komisi B DPRD Bontang, Nursalam, yang menilai penataan kawasan sekitar pasar masih dilakukan setengah hati. Salah satu titik krusial menurutnya adalah trotoar dan area parkir liar yang tak kunjung dibenahi secara menyeluruh.

“Larangan berdagang di atas trotoar sudah bagus, tapi kenapa tidak dibarengi dengan larangan parkir dan penindakan? Trotoar dibiarkan kosong, tapi kendaraan justru semrawut,” tegas Nursalam.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebutkan dua titik utama yang menjadi perhatian: Jalan KS Tubun dan Jalan Ir Juanda di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan. Kedua jalan tersebut berada tepat di kawasan strategis pasar, namun kini dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan tanpa ada pengawasan ketat.

Baca Juga :  DPRD Bontang Usulkan Kapal IGD, Jawaban Atas Krisis Medis Warga Pesisir

Menurutnya, kawasan yang terlihat kumuh bukan disebabkan pedagang semata, tetapi justru karena ketidakjelasan aturan serta lemahnya pengawasan. Penertiban bukan berarti mengusir, tapi mengatur. Jika trotoar dibersihkan namun tak dibarengi dengan pengendalian parkir, maka masalah hanya berpindah tempat.

“Kalau parkir liar tidak dikendalikan, pembeli pun malas datang. Orang lebih pilih cari tempat yang tertib, rapi, dan nyaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nursalam mendesak agar penataan kawasan pasar tidak lagi berjalan sektoral. Ia mengusulkan sinergi lintas instansi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan UPT Pasar. Baginya, semua pihak harus duduk bersama dan menyusun langkah konkret. Tidak cukup hanya larangan, perlu juga aksi nyata dan konsistensi.

Baca Juga :  Parkir Liar Bikin Resah, DPRD Bontang Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

“Pemerintah punya wewenang untuk menata kota. Tapi menata butuh keberanian. Kalau tidak, Pasar Tamrin akan terus kehilangan daya tariknya,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Pernyataan Nursalam mendapat sambutan dari Kepala UPT Pasar, Nurfaidah, yang mengakui bahwa pengelolaan parkir menjadi salah satu tantangan utama dalam menata ulang kawasan Tamrin.

“Kami setuju. Sudah waktunya ada rambu larangan parkir. Kalau tidak, kawasan ini tetap akan terlihat semrawut, dan image pasar jadi buruk,” ujarnya.

Nurfaidah juga berharap adanya penguatan koordinasi antarinstansi agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penataan kota, menurutnya, bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi soal tindakan nyata yang melibatkan semua pihak. (adv)

Loading

Penulis : Asr

Editor : Idul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA