Pendapatan Transfer Dominasi APBD Perubahan Kutim, PAD Masih Minim

- Editor

Selasa, 6 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 untuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim) direncanakan akan berlangsung pada pekan kedua Agustus 2024.

Meskipun jadwal pengesahan sudah ditetapkan, Ketua DPRD Kutim, Joni, mengungkapkan bahwa proses pembahasan anggaran masih dalam tahap finalisasi.

“Pembahasan belum sepenuhnya selesai. Saat ini, kami masih mendalami setiap rincian yang disampaikan pemerintah. Belum ada kepastian angka nilai anggaran,” ungkap Joni saat ditemui oleh awak media.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Joni menjelaskan bahwa pengesahan APBD perubahan ini direncanakan paling lambat pada tanggal 12-13 Agustus. Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menambahkan bahwa pendapatan terbesar saat ini bersumber dari transfer, namun ia belum dapat memberikan detail nominalnya.

Baca Juga :  Makassar Hadapi Tantangan Banjir, Wali Kota Usulkan Ruang Terbuka Hijau

“Pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) masih terbilang rendah. Angka pastinya akan diketahui setelah pembahasan selesai,” lanjut Joni.

Sebelumnya, Pemkab Kutim dan DPRD mengadakan rapat paripurna ke-32 untuk membahas nota pengantar pemerintah mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Rencana Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024.

Baca Juga :  DPRD Kutim Serukan Pemerataan Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana

Anggota DPRD Ardiansyah menekankan bahwa perubahan ini adalah respons terhadap perubahan kebutuhan daerah.

“Perubahan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas alokasi dana guna mendukung program-program prioritas. Penyesuaian alokasi dilakukan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” jelas Ardiansyah.

Ardiansyah juga mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan untuk tahun anggaran 2024 diperkirakan naik menjadi Rp 11,959 triliun, meningkat sebesar Rp 2,810 triliun atau 30,72 persen dari pendapatan sebelumnya yang sebesar Rp 9,148 triliun.

Rencana perubahan ini diharapkan dapat memacu kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA