Rawan Kriminal, Ketua DPRD Kutim Desak Pemerintah Segera Bangun Penerangan di Ring Road

- Editor

Kamis, 8 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, meminta perhatian serius pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas penerangan di kawasan Ring Road. Aksi pembegalan yang marak akhir-akhir ini, menurutnya sangat dipengaruhi oleh kurangnya penerangan di area tersebut.

“Kawasan Ring Road memang sangat minim pencahayaan saat malam hari, dan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya tindak kriminal seperti pembegalan,” jelas Joni dalam wawancara dengan media.

Menurut Joni, minimnya rumah penduduk di sekitar Ring Road turut berkontribusi pada rasa tidak aman.

“Kalau di kawasan itu terdapat lebih banyak pemukiman, mungkin masyarakat tidak akan terlalu khawatir. Jalan sudah bagus, tetapi sepi di malam hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, penambahan lampu jalan di area tersebut adalah solusi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan rasa aman bagi pengendara dan warga sekitar.

Joni juga mengakui adanya tantangan dalam pembangunan fasilitas penerangan di kawasan yang masih minim pemukiman.

“Pemerintah daerah mungkin ragu-ragu membangun di area yang kurang dihuni, karena potensi masalah di kemudian hari. Namun, Ring Road adalah jalur utama yang harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Joni.

Baca Juga :  Perampokan Brutal Hantui Warga, Ketua DPRD Kutim Imbau Tingkatkan Kewaspadaan

Dengan kondisi saat ini, Joni menyarankan agar masyarakat tetap waspada saat beraktivitas dan berkendara malam hari.

“Hindari melintas di Ring Road setelah jam 10 malam jika tidak ada kepentingan mendesak. Selama sore hari masih aman karena area tersebut masih terang,” tambahnya.

Ring Road, yang membentang sepanjang 5,9 kilometer, masih dalam tahap pembangunan. Proses tersebut terhambat oleh beberapa masalah, termasuk pembebasan lahan yang belum sepenuhnya terselesaikan. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA