DIKSIKU.com, Bontang – Meski Kota Bontang kembali mencatat prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang menilai masih banyak pekerjaan rumah dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam rapat kerja DPRD yang digelar Selasa (10/6/2025), Sekretaris Fraksi PKB, Bonnie Sukardi, menyoroti ketergantungan Pemkot Bontang pada dana transfer pusat. Ia menyebut kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil dibandingkan total pendapatan daerah yang mencapai Rp2,81 triliun.
“PAD memang melebihi target, tetapi proporsinya masih sangat timpang. Kita belum benar-benar mandiri secara fiskal,” ujar Bonnie.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mendorong Pemkot untuk lebih agresif menggali potensi lokal melalui pembenahan sistem retribusi, penguatan BUMD, serta ekspansi basis pajak.
Tak hanya soal penerimaan, Fraksi PKB juga menyoroti efektivitas belanja. Dari total anggaran belanja Rp3,36 triliun, realisasi hanya mencapai 92,74 persen.
Bonnie menilai rendahnya serapan anggaran pada sektor tertentu seperti belanja modal tanah (8,44 persen) dan belanja tak terduga (16,56 persen) sebagai cermin lemahnya pelaksanaan program.
“Minimnya serapan di sektor-sektor itu perlu penjelasan yang konkret. Apakah karena kendala teknis, perizinan, atau persoalan lainnya?” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKB turut menyoroti lonjakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp282,15 miliar. Angka ini dianggap sebagai tanda adanya perencanaan yang kurang tajam.
Untuk itu, PKB menyampaikan empat poin rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan ke depan:
Mendorong digitalisasi dalam sistem PAD dan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Memperkuat sistem pengawasan belanja modal agar hasilnya terasa langsung oleh masyarakat.
Menuntut keterbukaan atas alokasi dana hibah dan bansos yang selama ini dinilai rawan penyimpangan.
Mengevaluasi program strategis dalam RKPD agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat kalangan bawah.
“Kami ingin pengelolaan APBD tidak hanya baik di atas kertas, tapi juga menciptakan perubahan nyata di lapangan,” pungkas Bonnie. (adv)
Penulis : Sdh
Editor : Idhul Abdullah
