SILPA Bengkak, Fraksi PKB Minta Evaluasi Menyeluruh Program Prioritas Pemkot Bontang

- Editor

Selasa, 10 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fraksi PKB DPRD Bontang ajukan sejumlah rekomendasi dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (10/6), (ist)

i

Fraksi PKB DPRD Bontang ajukan sejumlah rekomendasi dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (10/6), (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Meski Kota Bontang kembali mencatat prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang menilai masih banyak pekerjaan rumah dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dalam rapat kerja DPRD yang digelar Selasa (10/6/2025), Sekretaris Fraksi PKB, Bonnie Sukardi, menyoroti ketergantungan Pemkot Bontang pada dana transfer pusat. Ia menyebut kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil dibandingkan total pendapatan daerah yang mencapai Rp2,81 triliun.

“PAD memang melebihi target, tetapi proporsinya masih sangat timpang. Kita belum benar-benar mandiri secara fiskal,” ujar Bonnie.

Ia mendorong Pemkot untuk lebih agresif menggali potensi lokal melalui pembenahan sistem retribusi, penguatan BUMD, serta ekspansi basis pajak.

Baca Juga :  Muhammad Irfan Apresiasi Skema Pemkot Bontang Selamatkan Nasib Honorer

Tak hanya soal penerimaan, Fraksi PKB juga menyoroti efektivitas belanja. Dari total anggaran belanja Rp3,36 triliun, realisasi hanya mencapai 92,74 persen.

Bonnie menilai rendahnya serapan anggaran pada sektor tertentu seperti belanja modal tanah (8,44 persen) dan belanja tak terduga (16,56 persen) sebagai cermin lemahnya pelaksanaan program.

“Minimnya serapan di sektor-sektor itu perlu penjelasan yang konkret. Apakah karena kendala teknis, perizinan, atau persoalan lainnya?” tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKB turut menyoroti lonjakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp282,15 miliar. Angka ini dianggap sebagai tanda adanya perencanaan yang kurang tajam.

Baca Juga :  Warning Pemkot, Pansus DPRD Bontang Minta RPJMD Tidak Dipenuhi Proyek Ambisius

Untuk itu, PKB menyampaikan empat poin rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan ke depan:

  1. Mendorong digitalisasi dalam sistem PAD dan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

  2. Memperkuat sistem pengawasan belanja modal agar hasilnya terasa langsung oleh masyarakat.

  3. Menuntut keterbukaan atas alokasi dana hibah dan bansos yang selama ini dinilai rawan penyimpangan.

  4. Mengevaluasi program strategis dalam RKPD agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat kalangan bawah.

“Kami ingin pengelolaan APBD tidak hanya baik di atas kertas, tapi juga menciptakan perubahan nyata di lapangan,” pungkas Bonnie. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru