DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, menekankan pentingnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, yang saat ini sebesar 20 persen.
Joni mendesak pemerintah daerah untuk segera memenuhi target ini agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal.
“Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD belum sepenuhnya terealisasi. Ini merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi,” ungkap Joni dalam wawancara dengan awak media baru-baru ini.
Joni menambahkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya dapat menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur, termasuk daerah-daerah pelosok. Ini merupakan langkah krusial untuk memastikan pembangunan yang merata dan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua masyarakat.
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan bahwa distribusi anggaran harus dipertimbangkan secara hati-hati, memastikan bahwa setiap sudut Kutim mendapatkan bagian yang adil.
“Undang-undang sudah menetapkan besaran pos pendidikan, dan kini saatnya pemerintah daerah memastikan bahwa alokasi ini dilaksanakan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Joni juga menyarankan agar pemerintah daerah mengadakan briefing khusus untuk menuntaskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan sesuai dengan aturan dari pusat.
“Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua dana pendidikan dapat terarah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
Menurut Joni, penerapan pos anggaran 20 persen untuk pendidikan merupakan kebijakan yang berlaku di seluruh nusantara. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, dari tingkat atas hingga ke bawah, agar pembangunan pendidikan dapat berlangsung secara efektif.
“Harapan kami, anggaran 20 persen untuk pendidikan dapat dimaksimalkan dan tercapai sesuai dengan besarnya APBD Kutim. Pemerintah harus bisa mengakomodir kebutuhan ini dengan baik,” pungkasnya. (adv)
Penulis : NS
Editor : Idhul Abdullah
