Warga Mengeluh Kesulitan BBM, Anggota DPRD Kutim Kecam Prioritas Jerigen di SPBU

- Editor

Rabu, 5 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Ubaldus Badu. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Ubaldus Badu. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Ubaldus Badu, menanggapi keluhan serius dari warga Kecamatan Bengalon, Kaubun, dan Karangan mengenai kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.

“Kami menerima banyak aduan bahwa masyarakat kesulitan mendapatkan BBM pertalite,” ujar Ubaldus saat ditemui oleh media.

Ubaldus mengungkapkan bahwa meskipun BBM pertalite tersedia di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), prioritas saat ini tampaknya diberikan kepada pembeli yang menggunakan jerigen.

“Ironisnya, mereka yang membawa kendaraan harus mengantri lama, sementara yang membawa jerigen mendapatkan prioritas. Ini jelas tidak adil,” kata Ubaldus, yang merupakan politikus dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Menurut Ubaldus, keluhan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem distribusi BBM yang perlu segera diatasi. Dia menekankan perlunya tindakan cepat dari dinas terkait untuk menangani isu ini, agar masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Baca Juga :  DPRD Kutim Minta Perusahaan Tambang Utamakan Tenaga Kerja Lokal Sesuai Peraturan

“Laporan yang kami terima jelas menunjukkan bahwa jerigen lebih diutamakan dibandingkan kendaraan. Jika masalah ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat,” tambahnya.

Ubaldus juga mencurigai adanya kemungkinan kecurangan di SPBU yang perlu diselidiki. “Masyarakat yang harus mengantri berjam-jam sering kali tidak mendapatkan BBM. Ini harus ditangani segera sebelum situasinya semakin memburuk dan menimbulkan ketegangan di tiga kecamatan tersebut,” tegas Ubaldus. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA