DPRD Kutim Kritik Pemerintah Daerah : Program Pembangunan Masih Jauh Dari Harapan

- Editor

Sabtu, 10 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan. (ist)

i

Anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Walaupun pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan kemajuan dalam menjalankan roda pemerintahan, sebagian masyarakat merasa bahwa pelaksanaan program pembangunan belum sepenuhnya merata.

Kritikan ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim dr Novel Tyty Paembonan, saat berbicara dengan media mengenai hasil pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

Menurut Novel, meskipun program-program pembangunan telah dimulai, pelaksanaannya masih jauh dari kata optimal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pembangunan memang sudah berjalan, tetapi hasilnya belum maksimal. Sepertinya arah dan fokus pembangunan masih belum sepenuhnya tepat. Teman-teman media juga dapat melihat ketidaksempurnaan ini,” ujar Novel dengan nada kritis.

Baca Juga :  DPRD Kutim Desak Realisasi SPM Pendidikan Sesuai Permendikbud

Sebagai Ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kutim, Novel menyoroti sejumlah sektor yang dianggap kurang mendapat perhatian yang memadai, seperti sektor pertanian.

Salah satu contohnya kata dia adalah Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendesak bagi para petani di daerah tersebut.

Selain itu, Novel juga mengkritik sektor pendidikan dengan menyebutkan bahwa meskipun pemerintah mengklaim tidak ada lagi anak putus sekolah, kenyataannya masih ada anak-anak yang terlihat di sepanjang jalan poros Sangatta-Bengalon pada jam sekolah, dengan orang tua yang terpaksa mengabaikan pendidikan mereka.

Baca Juga :  Atensi Persamaan Hak, Tri Ismawati Dorong Payung Hukum Penyandang Disabilitas Disempurnakan

Meskipun begitu, Novel mengakui bahwa ada beberapa program, terutama di bidang kesehatan, yang sudah menunjukkan kemajuan. Namun, ia berharap bahwa pemerintah akan terus memprioritaskan pembangunan yang bersifat esensial selama sisa masa jabatannya.

“Pembangunan memang ada, tetapi belum mencapai potensi maksimalnya. Dengan anggaran yang tersedia saat ini, kita memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya berharap pemerintah dapat lebih fokus pada program-program prioritas,” tegasnya.

Dengan adanya kritik ini, diharapkan pemerintah daerah akan lebih memperhatikan dan menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA