Desak Pemprov Kaltim, DPRD Bontang Inginkan Solusi Permanen Untuk Banjir

- Editor

Rabu, 24 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. (int)

i

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Kota Bontang yang terletak di wilayah timur Kalimantan Timur, diapit oleh Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, dikenal sebagai daerah dataran rendah yang rentan terhadap bencana banjir.

Hampir setiap tahun, banjir melanda kota ini, menyebabkan kerugian material yang signifikan dan mengganggu aktivitas sehari-hari warga.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, menyoroti bahwa banjir yang melanda Bontang bukan hanya disebabkan oleh curah hujan lokal, melainkan juga merupakan banjir kiriman dari hulu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena posisi geografisnya yang berada di dataran rendah, aliran air secara alami mengarah ke Bontang. Kondisi ini membuat DPRD Kota Bontang mendesak Pemerintah Kota untuk segera mencari solusi yang komprehensif.

Baca Juga :  DPRD Bontang Apresiasi Pengelolaan Dana Parpol, Dinilai Jadi yang Terbaik di Kaltim

“Banjir di Bontang ini bukan masalah yang bisa diatasi sendiri oleh kota. Harus ada keterlibatan Provinsi Kalimantan Timur agar solusi yang ditemukan bisa lebih efektif,” kata Agus Haris.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan Pemprov Kalimantan Timur dalam menangani masalah ini, terutama karena daerah lain seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur juga berperan dalam mengirimkan air ke Bontang.

Agus Haris menegaskan perlunya koordinasi antara ketiga daerah ini untuk duduk bersama mencari solusi yang tepat.

“Bontang ini diapit oleh Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Provinsi harus memandang masalah banjir ini secara menyeluruh, dengan mengundang kedua daerah tersebut untuk berdiskusi bersama. Ada kemungkinan aktivitas di Kukar dan Kutim yang memperburuk aliran air ke Bontang,” jelas Agus Haris pada Rabu (24/7/2024).

Baca Juga :  Wali Kota Makassar Ajak OPD Raih Parasamya Purnakarya Nugraha Kedua Kali

Agus juga berharap agar Pemprov Kalimantan Timur dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah banjir ini, misalnya dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan waduk atau sistem drainase yang lebih baik.

Koordinasi yang solid antara pemerintah kota dan provinsi sangat diperlukan agar tujuan yang sama dalam mengatasi banjir bisa tercapai.

Masyarakat Bontang bersama DPRD berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi, sehingga solusi yang ditemukan dapat benar-benar mengurangi risiko banjir yang terus menghantui kota mereka. (adv)

Loading

Penulis : A

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA