Dewan Kutim Kritik Lambannya Pembangunan Jembatan Multi Years di Kecamatan Telen

- Editor

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Proyek multi years pembangunan jembatan di Kecamatan Telen, Kutai Timur (Kutim), kini menjadi sorotan tajam dari anggota DPRD Kutim, Yan Ipui. Politikus dari Partai Gerindra ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya proses pengerjaan jembatan yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat setempat.

“Kami sangat menyayangkan lambannya pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat vital bagi kegiatan sehari-hari masyarakat di Desa Juk Ayaq dan Muara Pantun,” ujar Yan Ipui saat ditemui di kantor DPRD Kutim beberapa waktu lalu.

Menurut Yan, salah satu penyebab keterlambatan adalah penyerapan anggaran tahun 2023 yang dianggap tidak maksimal. Proyek jembatan ini direncanakan menelan biaya sebesar Rp52 miliar, namun proses pengerjaannya berjalan sangat lambat.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Kritik Ketimpangan Harga Beras dan BBM di Karangan

“Pembangunan jembatan yang memiliki panjang 100 meter ini seharusnya bisa dikebut pengerjaannya. Pemerintah dan dinas terkait harus memaksimalkan progres pembangunan,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran telah tercatat dalam skema Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan DPRD. Keterlambatan pengerjaan berpotensi mengakibatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), yang akan berdampak negatif pada alokasi anggaran untuk proyek-proyek mendatang.

“Jika anggaran tidak terserap dengan baik, Kutai Timur berpotensi kembali mengalami SILPA. Oleh karena itu, masyarakat harus bersabar menunggu penyelesaian pembangunan jembatan ini,” ujar Yan.

Baca Juga :  Legislator Kutim Dorong Pelatihan Tingkatkan Keterampilan Masyarakat Usia Produktif

Yan Ipui juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggaraan dan pelayanan proyek pembangunan. Ia menekankan perlunya perubahan mendasar untuk mencapai sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

“Evaluasi harus dilakukan secara konsisten. Keterlambatan proyek terus terjadi setiap tahunnya, dan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Dengan adanya kritik ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mempercepat progres pembangunan jembatan dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat terserap dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat. (adv)

Loading

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru