Dewan Kutim Kritik Lambannya Pembangunan Jembatan Multi Years di Kecamatan Telen

- Editor

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Proyek multi years pembangunan jembatan di Kecamatan Telen, Kutai Timur (Kutim), kini menjadi sorotan tajam dari anggota DPRD Kutim, Yan Ipui. Politikus dari Partai Gerindra ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya proses pengerjaan jembatan yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat setempat.

“Kami sangat menyayangkan lambannya pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat vital bagi kegiatan sehari-hari masyarakat di Desa Juk Ayaq dan Muara Pantun,” ujar Yan Ipui saat ditemui di kantor DPRD Kutim beberapa waktu lalu.

Menurut Yan, salah satu penyebab keterlambatan adalah penyerapan anggaran tahun 2023 yang dianggap tidak maksimal. Proyek jembatan ini direncanakan menelan biaya sebesar Rp52 miliar, namun proses pengerjaannya berjalan sangat lambat.

“Pembangunan jembatan yang memiliki panjang 100 meter ini seharusnya bisa dikebut pengerjaannya. Pemerintah dan dinas terkait harus memaksimalkan progres pembangunan,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran telah tercatat dalam skema Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan DPRD. Keterlambatan pengerjaan berpotensi mengakibatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), yang akan berdampak negatif pada alokasi anggaran untuk proyek-proyek mendatang.

“Jika anggaran tidak terserap dengan baik, Kutai Timur berpotensi kembali mengalami SILPA. Oleh karena itu, masyarakat harus bersabar menunggu penyelesaian pembangunan jembatan ini,” ujar Yan.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar Paripurna ke-21, Sekwan Ungkap Pencapaian Masa Sidang II

Yan Ipui juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggaraan dan pelayanan proyek pembangunan. Ia menekankan perlunya perubahan mendasar untuk mencapai sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

“Evaluasi harus dilakukan secara konsisten. Keterlambatan proyek terus terjadi setiap tahunnya, dan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Dengan adanya kritik ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mempercepat progres pembangunan jembatan dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat terserap dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat. (adv)

Loading

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA